Anggota DPRD Nias Semua Hasil Pemilu Money Politic

Anggota DPRD Nias dan Nias Selatan, Anggota DPRD Sumatera Utara dan DPR RI yang dihasilkan dari daerah pemilihan (dapil) Nias dan Nias selatan pada pemilu 2009 ini adalah hasil dari pembayaran uang oleh caleg kepada masyarakat pemilih, KPPS, PPK dan KPUD. Atas hasil yang bobrok itu bagaimana mereka bisa diharapkan sebagai wakil rakyat, inilah pemilu yang sia-sia.

DPRDSU Temukan Indikasi Oknum PPK Nias Lakukan Penggelembungan Suara

Ketua Komisi D DPRD Sumut Sobambowo Bu’ulolo, SH menemukan adanya indikasi oknum PPK (Panitia Pemilihan Kecamatan) Kecamatan Gomo Kabupaten Nias melakukan pelanggaran Pemilu dengan menggelembungkan suara terhadap oknum Caleg tertentu, sehingga merugikan dan mengundang protes Caleg lainnya.

“Jual beli suara melalui modus penggelembungan suara yang diduga dilakukan oknum PPK di Nias tersebut merupakan tindakan pidana Pemilu, sehingga Panwaslu dan Polres Nias harus segera mengusut dan menangkap oknum dimaksud,” ujar Sobambowo Bu’ulolo kepada wartawan, Senin (20/4) di DPRD Sumut.

Sobambowo yang juga Caleg dari Partai PIB Dapem VII (Nias dan Nisel) itu menyatakan, awal ditemukannya permainan penggelembungan suara terhadap Caleg tertentu itu terlihat oleh oknum PPK dimaksud, ketika memberikan kesempatan kepada setiap PPS untuk memperbaiki tiap sertifikasi hasil rekapitulasi suara.

“Padahal setiap hasil rekapitulasi suara seyogianya tidak boleh lagi dikotak-katik sebelum secara keseluruhan hasil TPS diserahkan ke PPK. Ini jelas pelanggaran, sehingga Panwas dan Polisi harus segera mengusutnya,” ujar Sobam.

Yang paling celaka, paparnya, tempat dilakukannya perbaikan hasil rekapitulasi suara itu di rumah salah seorang warga yang ada di sekitar Kecamatan Gomo tanpa melibatkan saksi-saksi dari parpol maupun Panwaslu seperti yang diamanatkan UU.

“Akibatnya, hasil suara yang sudah diperoleh masing-masing Caleg/Parpol ternyata hilang secara tiba-tiba. Misalnya, suara saya (Sobambowo Bu’ulolo) dari Desa Hilimbowo mencapai 1.030, tiba-tiba hilang di PPK, dipindahkan ke Caleg tertentu,” ujar Sobam.

Politisi yakin ada aktor (Caleg) dibalik permainan penggelembungan suara ini bekerja sama dengan oknum PPK, sehingga besar harapannya kepada aparat Kepolisian maupun Panwaslu melakukan pengusutan.

“Modus ini dilakukan secara sistematis, bayangkan pembacaan hasil perolehan suara di kecamatan diumumkan secara global, bukan per desa maupun per TPS, disini saja sudah perlu dipertanyakan ada apa dengan pihak PPK,” ujarnya.

Menyinggung soal adanya desakan para saksi dari setiap Parpol agar dilakukan perhitungan ulang per setiap kotak suara di PPK, Sobam menegaskan hal itu harus mutlak dilakukan, karena merupakan amanah UU dan jika PPK tidak menghendakinya, kemungkinan kurang paham peraturannya.
———
KPPS Loloanaa Diadukan ke Panwaslu Terkait Penggelembungan Suara Caleg Kabupaten Nias

Para saksi Partai Politik peserta Pemilu mengadu ke Panwas Kabupaten Nias membuat laporan keberatan terkait adanya tindakan KPPS Desa Loloanaa Gido Kecamatan Gido Kabupaten Nias melakukan tindak pidana Pemilu dengan menggelembungkan suara salah seorang Caleg Partai untuk DPRD Kabupaten Nias.

Surat keberatan tersebut ditandatangani oleh Osarao Ndraha saksi dari Partai PAN, Matius Zendato saksi dari Partai PKPB, Firman Agus Telaumbanua saksi dari PPRN, jurkam Purba Aceh saksi dari PKS, April Yoman saksi dari PDS dan Arotodo Waruwu menandatangani di atas meterai 6.000. ditembuskan kepada KPUD Kab.Nias, Panwaslu Kecamatan, PPK Kecamatan Gido, Kapolres Nias tertanggal 17 April 2009.

Dalam laporan tersebut menyatakan bahwa pada rekapitulasi yang dilaksanakan oleh PPK Kecamatan Gido pada Tgl 16 April 2009 yang seharusnya perolehan suara dari salah satu Partai No Urut I di Format C dan CI perolehan suara hanya 31 suara ternyata setelah dilakukan rekapitulasi di PPK jumlah perolehan suara sebanyak 131 suara.

Setelah terjadi penggelembungan suara diprotes oleh saksi Partai Politik dari PKDI an. Arotodo Waruwu SPd telah meminta kepada PPK untuk membuka C2 (plano ) namun tidak dihiraukan oleh PPK.

Sehubungan dengan tindakan KPPS dan melapor ke Panwaslu Kecamatan dan Panwas Kecamatan Marthin Buaya menyurati PPK ternyata PPK Kecamatan Gido mengakui bahwa 131 bukan 31, dengan adanya surat PPK maka Panwas Kecamatan menyampaikan laporan ke Panwas Kab.Nias, katanya pada SIB Sabtu 18 April 2009.

Ketika hal ini dikonfirmasi kepada Ketua Panwas Nias Drs AS Telaumbanua melalui telepon seluler pihaknya mengakui telah menerima laporan dari Panwas Kecamatan Gido dan atas laporan tersebut Panwas Nias sedang mengadakan pertemuan untuk rapat pleno atas tindak pidana pelanggaran pemilu tentang penggelembungan suara salah seorang Caleg DPRD Kabupaten Nias dan kalau sudah lengkap dalam waktu dekat akan kita limpahkan ke Polres Nias untuk ditindaklanjuti, katanya.

Ketua LSM RCW Cabang Kabupaten Nias Hotnarius Telaumbanua meminta Panwas kiranya segera merespon kasus tersebut dan dilimpahkan ke Polres Nias dan ini merupakan pelanggaran tindak pidana pemilu. Tidak perlu didiamkan kasus tersebut untuk menjadi pelajaran kepada KPPS yang terlibat, katanya pada SIB Sabtu (18/04) di Gunungsitoli dan berharap kepada kepolisian supaya menindak KPPS serta meminta KPUD mencoret nama Caleg yang digelembungkan suara tersebut sesuai mekanisme yang berlaku harapnya.
——-
Laporan Pelanggaran Pemilu Mengambang

Panwaslu Kab. Nias Selatan dan penegak hukum hingga kini belum menindaklanjuti berbagai laporan dugaan pelanggaran pemilu yang disampaikan para saksi partai politik.

Berdasarkan keterangan yang Waspada peroleh, berbagai dugaan kecurangan yang telah dilaporkan ke Panwaslu Nias Selatan antara lain pelaksanaan pemungutan suara di Desa Hilisondrekha, yakni KPPS membagikan surat suara secara liar.

Akibatnya, warga pun saling berlomba mengambil suarat suara sebanyak-banyaknya untuk dibawa ke rumah guna dicontreng. Petugas KPPS dan Linmas yang ada di TPS diduga bekerjasama dalam mendukung partai tertentu sehingga kecurangan itu berjalan mulus.

Laporan lainnya, anak di bawah umur ikut memilih antara lain Benas Bawaulu, Jasman, Lince, Dafit, Emauel Haria, Thomas Nehe (semuanya masih pelajar kelas 1 SMP) dan Ternis Wau (kelas VI SD). Kejadian telah dilaporkan kepada Panwaslu Kecamatan, Ketua PPK Kecamatan Telukdalam dan Polres Nias Selatan sampai sekarang kasus itu belum ada penyelesaiannya.

Kecurangan lain dalam pemilu yang belum jelas cara penanganannya, seperti di Desa Hilinamozaua ketika seorang caleg tertangkap tangan berikut barang bukti di rumahnya untuk mengubah berita acara. Sementara, di Desa Hilimondregeraya semua kotak suara tidak digembok pada saat penyerahan di kantor PPK Kecamatan Telukdalam.

Diduga, ini salah satu cara untuk memenangkan seorang caleg dan saat ini masih tersandung kasus dugaan ijazah palsu di Pengadilan Negeri Gunungsitoli.

Ketua Panwaslu Nias Selatan, Ismail Dachi yang dikonfirmasi wartawan belum lama ini tidak bersedia berkomentar dengan alasan masih sibuk.
——————-
Panwaslu Walk Out Pada Pembukaan Rekapitulasi Surat Suara di KPUD Nias

Panwaslu Kabupaten Nias mengambil kesimpulan tidak mengikuti pembukaan dan perhitungan rekapitulasi surat suara untuk Pemilu Legislatif yang dilaksanakan di Hotel Wisma Soliga, Kamis (16/4).

Ketika dikonfirmasi wartawan kepada Ketua Panwaslu Nias Drs AS Telaumbanua didampingi anggotanya mengatakan, pada rapat tersebut telah diusulkan kepada Ketua KPUD Nias agar ditunda pembukaan perhitungan rekapitulasi perhitungan surat suara Pemilu untuk DPD DPR,DPRD,dan DPRD Kabupaten/Kota karena adanya salinan rekapitulasi belum diserahkan oleh PPK kepada pengawas lapangan, sehingga Panwas mengalami kesulitan dalam mencocokkan hasil yang akan dibacakan oleh KPUD bila ada perbedaan.

Selanjutnya akan melapor ke Polres Nias agar KPPS dan PPK yang tidak menyerahkan salinan rekapitulsi surat suara DPD,DPR,DPRD dan DPRD Kabupaten/Kota supaya diproses sesuai UU tindak pidana Pemilu, tegasnya.

Ketua Panwaslu Nias menjelaskan bahwa mereka kadang-kadang kecewa, karena laporan yang mereka sampaikan di Polres Nias selalu dikembalikan dengan alasan kurang bukti. Seharusnya pihak kepolisian berupaya juga memproses tindak pidana dan bisa mencari tambahan bukti sehingga bisa diteruskan ke pengadilan.

Panwaslu Kabupaten telah melaporkan empat kasus tindak pidana Pemilu ke Polres Nias untuk ditindaklanjuti, yaitu satu Kasus tindak pidana Pemilu tidak menyerahkan salinan rekapitulasi surat suara DPD,DPR,DPRD,dan DPRD Kabupaten/Kota dan 3 (tiga) kasus membagi-bagi uang kepada masyarakat untuk memenangkan salah seorang Caleg untuk DPRD Kabupaten Nias.

KPUD Nias tidak menerima usul Panwaslu Kabupaten Nias untuk menunda pembukaan rekapitulasi perhitungan surat suara untuk DPD, DPR, DPRD dan DPRD Kab/Kota tanggal 16 April 2009 . Walaupun Panwaslu Walk out dari ruang tersebut, namun perhitungan rekapitulasi surat suara tetap diteruskan.

Sementara Kapolres Nias AKBP Wawan Munawar SIk MSi pada arahannya mengatakan Pemilu legislatif pada tahun 2009 ini banyak bermasalah.
———–
BZH, Caleg dari PKDI, Lakukan Politik Uang

Politik uang memang sudah demikian merasuk dan membudaya di negeri ini. Pada malam sebelum hari pencontrengan, Rabu (8/4), BZH, calon anggota legislatif dari Partai Kasih Demokrasi Indonesia (PKDI) nomor urut 1, daerah pemilihan 1 Gunungsitoli Selatan, tertangkap tangan melakukan politik uang. BZH memperalat penduduk setempat untuk menjadi kaki tangannya dalam memengaruhi pemilih dengan modus memberikan uang agar BZH dipilih pada hari pencontrengan.

Seorang saksi, Martin Luther Lase, warga Desa Hiligodu Ombölata, mengaku bahwa dia dan keluarganya menerima uang sebesar Rp 220.000 dari seorang suruhan BZH. Saksi mengaku tidak bisa menerima tindakan BZH ini karena dirinya dan keluarganya sudah memiliki pilihan lain, yaitu caleg yang juga warga kampungnya sendiri.

Beberapa tokoh masyarakat setempat geram akan tindakan BZH yang tidak terpuji. ”Tindakan BZH jelas-jelas telah merusak demokrasi dan melanggar UU pemilu. Ini harus ditindak tegas. Perilaku kotor BZH harus diberi ganjaran sesuai hukum. Dia tidak layak jadi anggota legislatif. Belum-belum sudah melakukan money politics.” demikian ungkapan Ama Marlina Lase, seorang tokoh masyarakat Desa Hiligodu, kepada NIC lewat telepon seluler, Rabu (15/4) sore.

Saksi melaporkan kasus ini kepada Panwaslu Nias dengan bukti laporan No 17/Panwaslu-Nias/IV/L/2009 Rabu pukul 09.00 dan oleh Pawanslu kasus ini diserahkan kepada pihak Kepolisian Resor Nias.
———-
Anggota DPRD Sumut Drs Penyabar Nakhe: Amburadulnya DPT Membuktikan Pemerintah dan Parpol Besar Gagal Menciptakan Pemilu Jujur
Medan (SIB)

Anggota DPRD Sumut dari Fraksi Partai Damai Sejahtera (PDS) Drs Penyabar Nakhe kepada wartawan mengatakan, Rabu (15/4), amburadulnya Daftar Pemilih Tetap (DPT) indikasi kinerja pemerintah dan partai-partai besar gagal menciptakan sistem pendataan yang baik. Dengan amburadulnya DPT berarti belum ada niat baik pemerintah dan partai besar untuk melaksanakan pemilu dengan jujur.

Menurutnya, parpol besar tidak siap kalah, ada sinyalemen bila pemilu jujur dan adil dilaksanakan akan mengancam perolehan suara-suara partai besar. Jika mereka (Parpol besar-red) benar-benar menyiapkan mentalnya siap kalah dan siap menang, pasti mereka akan memikirkan bagaimana menciptakan proses pemilu dengan baik, termasuk pendataan penduduk.

Nakhe melihat pihak-pihak yang berkompeten cuma bisa buang badan dan mengkambing hitamkan kurangnya dana.

“Kalau KPU ditanya jawabnya kondisi waktu yang mepet dan dana kurang, sedang pemerintah mengatakan hal ini dipengaruhi nuansa politik dan dana pemilu yang tidak memadai,” jelas Nakhe.

Padahal, lanjut Nakhe, keputusan politik berada di tangan partai-partai besar, misalkan saja Partai Golkar dan PDIP memutuskan A, pasti hasilnya A. Sementara pengamat politik membangun opini tergantung keinginan partai besar yang didukungnya.

Sampai saat ini, ucap Caleg DPRD Sumut Dapil Nias dan Nias Selatan ini semua pihak tidak fokus lagi untuk memikirkan penyelesaiannya. Karena nasi sudah jadi bubur, tidak mungkin bisa dikembalikan menjadi nasi.

“Yang perlu ke depan adalah bagaimana terbangunnya goodwill pemerintah dan partai-partai besar terketuk hatinya menciptakan pemilu yang jujur. Mari kita dukung pemerintah dan partai besar yang mendukung yang menguasai keputusan DPR yang akan mengambil keputusan strategis untuk menentukan nasib bangsa ini,” kata Nakhe.

Khusus untuk kebijakan pendataan kependudukan yang akurat, Nakhe menilai bahwa itu masalah SDM Pemerintah, KPU dan dana yang tersedia. SDM pemerintah dan KPU harus disiapkan dan dilatih mulai tahun pertama sampai keempat untuk periode 2009-2014. Untuk dana harus dialokasikan tiap tahun anggaran mulai tahun anggaran 2009 dan seterusnya sampai tahun anggaran 2014.

“Jika ini terlaksana maka pesta demokrasi lima tahun ke depan akan lebih baik,” ucap Nakhe yakin.
——–
Masyarakat Nias Harapkan Caleg Diduga Bagi-bagi Uang Diproses

Masyarakat Nias mengharapkan Caleg yang diduga bagi-bagi uang menjelang Pemilu 9 April lalu diproses sesuai hukum yang berlaku. Sebab kasus dugaan money politic tersebut terkait dengan tindak pidana berat.

Harapan sekaligus desakan itu disampaikan sejumlah masyarakat Nias di antaranya T Zalukhu, M Daichi, A Zega dan lainnya kepada pers di Medan menanggapi adanya sejumlah Caleg tertangkap basah oleh masyarakat membagi-bagi uang kepada calon pemilih di Kecamatan Gunungsitoli Utara dan Kecamatan Gunung Sitoli Selatan Nias masing-masing Rp 150 ribu/KK sebelum Pemilu 9 April lalu.

Mereka menyebutkan, tindakan Caleg yang tertangkap basah oleh masyarakat membagi-bagi uang merupakan tindak pidana berat dan sangat memalukan. Tindakan Caleg tersebut telah menciderai tahapan Pemilu.

Panwaslu dan Polres Nias serta pihak terkait lainnya diharapkan mengusut kasus ini dan sebaiknya Caleg bersangkutan dicoret dari daftar Caleg.
———–
Pemilu Ulang di Nias Selatan

Pemungutan suara di Kabupaten Nias Selatan diputuskan untuk diulang karena Komisi Pemilihan Umum setempat menemukan adanya indikasi Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di empat TPS tidak netral.

Diulangnya pemungutan suara di Nias Selatan (Nisel) diungkapkan Ketua KPU Sumut Irham Buana Nasution di Medan, Sabtu (11/4). Menurut Irham, KPU Nisel menemukan indikasi kecurangan KPPS sejak awal pemungutan suara. KPPS menempatkan kotak suara dan surat suara di rumahnya.

Pemungutan suara ditutup pada pukul 11.30, sementara masih terdapat banyak pemilih yang belum menggunakan haknya dan surat suara tidak ada lagi. “KPU Nisel akhirnya menghentikan pemungutan suara di empat TPS dan memutuskan mengulangnya pada hari Selasa,” kata Irham.

Namun Irham belum mengetahui, motif tindakan KPPS di empat TPS Nisel. Dia mengatakan, melihat jumlah DPT di Nisel, kecurangan di empat TPS ini cukup signifikan. “Kami belum tahu pasti di mana saja TPS yang KPPS-nya bertindak curang, tetapi yang sudah dilaporkan baru empat TPS. Kalau masing-masing TPS memiliki 300 pemilih, maka ada 1200 pemilih yang dicurangi. Kami masih belum tahu ke arah mana kecurangan KPPS-nya ini,” katanya.
———–
Partai Demokrat Kec Gunungsitoli Idanoi Nias Laporkan Dugaan Penggelembungan Suara

Ketua Anak Cabang Partai Demokrat Kec Gunungsitoli idanoi Nias Sowa’a Laoli yang juga salah seorang caleg Partai Demokrat Dapil II Nias melaporkan dan meminta kepada PPK dan Panwas Kecamatan Gunungsitoli Idanoi untuk melaksanakan perhitungan ulang suara di TPS II Desa Samasi Kecamatan Gunungsitoli Idanoi, karena diindikasi adanya penggelembungan suara untuk memenangkan salah satu Caleg.

Dalam laporan partai tersebut, KPPS mengumumkan perhitungan suara khusus pada DPRD Kabupaten/ Kota dimana Partai PPD mendapat suara 193, Partai Demokrat 52 suara, PAN 6 suara, Hanura 1 suara, PPI 1 suara, Pelopor 3 suara, Golkar 4 suara, PDI Perjuagan 20 suara, PDS 10 suara, Partai Buruh 20 suara dengan DPT 369 orang dan yang memberikan hak suaranya di TPS II Desa Samasi 317 orang.

Selanjutnya berita acara KPPS yang diserahkan di PPK di TPS II Desa Samasi yang memberikan hak suaranya sebanyak 369 orang sehingga terjadi penambahan 52 suara.

Akibat tindakan yang dilakukan KPPS dalam penggelembungan suara, salah satu partai diunggulkan yakni partai PPD dari 193 suara menjadi 250 suara.

Dengan terjadinya penggelembungan suara di wilayah Kecamatan Gunungsitoli Idanoi maka berita acara belum diserahkan kepada PPK ,sehingga PPK yang menurut jadwal tanggal 11 April 2009 adalah pembukaan dan perhitungan suara sesuai dengan undang-undang yang dikeluarkan KPU secara nasional, namun tidak jadi dilaksanakan karena adanya 9 TPS belum menyerahkan Berita Acara kepada PPK, sehingga perhitungan suara ditunda dan dilaksanakan pada tanggal 14 April 2009.

Pada rapat,Sabtu (11/4) yang dipimpin oleh ketua PPK dan dihadiri oleh unsur muspika kecamatan Gunungsitoli Idanoi dan Kapolsek Gido AKP A Harefa dan para saksi partai politik mendesak Panwas Kecamatan dan Kepolisian untuk mengusut kasus penggelembungan suara termasuk partai yang terlibat. Panwas Kecamatan mengatakan apabila terbukti adanya indikasi penggelembungan suara yang dilakukan.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: