Drs. Arisman Zagötö Caleg DPR RI dari PDS No.3 Sumut II

Nias Selatan Kehilangan 264.000 Ton Ikan per Tahun Akibat Pencurian

Medan – Anggota DPR RI Arisman Zagötö mensinyalir, dari sedikitnya 264.000 ton kehilangan ikan per tahun, oknum nelayan Thailand yang paling banyak mencuri ikan di perairan Nias Selatan (Nisel). Dari total itu termasuk ikan tuna biru yang cuma ada di perairan Nisel, ikan curian dijual dengan harga tinggi dengan label Thailand. Ironisnya, ikan yang dijual ke Malaysia kemudian diimpor kembali ke Indonesia via Belawan dan Tanjungbalai.

Atas kenyataan itu, Rabu (29/7) di Medan, Arisman Zagötö meminta instansi terkait dan aparat terkait mengantisipasi. “Kerugian Indonesia bukan cuma kehilangan ikan, tapi marwah bangsa diinjak-injak sepertinya kita tak punya kedaulatan,” tandasnya.

Ini kali kesekian selama Juli 2008 Arisman Zagötö ke Sumut termasuk ke kampung halamannya di Nias Selatan. Soal pencurian ikan hingga mengakibatkan kerugian serta kegusaran sehubungan penerbangan ke Nias Selatan distop, sudah dibicarakannya dengan mitra kerjanya termasuk dengan gubernur. Saat itu rapat bersama Komite Kerjasama DPR RI – DPD RI asal Sumut di Balai Raya Tiara Convention Center, Medan, beberapa hari lalu, anggota Komisi IX DPR RI itu sudah melaporkannya. Di rapat konsultasi tersebut hadir 36 anggota DPR RI, 4 anggota DPD asal Sumut, Gubsu H Syamsul Arifin SE dan para bupati walikota se-Sumut.

Putra pasangan Ama Tasi Zagötö – Ina Tasi Zagötö kelahiran 1959 di Teluk Dalam itu bilang, data kehilangan ikan sedikitnya 264.000 ton itu dari hasil penelusuran pihaknya bersama LSM yang bergerak di bidang illegal fishing dan akumulatif data perdagangan ikan nelayan Thailand yang kemudian dilansir media terkemuka di wilayah ini. Katanya, total kerugian itu belum termasuk praktik pencurian yang kemudian di jual di tengah laut oleh nelayan asing namun berbendera Indonesia.

Arisman Zagötö bilang, bila kekayaan laut Indonesia khususnya di Nias Selatan itu dikelola maksimal, bukan saja memberi nilai tambah pada Indonesia dari segi materi tapi dari sudut lapangan kerja membuka kesempatan luas, mulai dari pekerja rendah hingga akademis. Ia menunjuk wilayah kerjanya yang mencakup tenaga kerja dan kesehatan. “Pemanfaatan tenaga kerja dari sisi kelautan di Indonesia justru masih amat minim.” tandas Arisman Zagötö.

Anggota DPR RI Arisman Zagötö: Segera Selesaikan 88 Proyek BRR Bermasalah Di Nias
Anggota DPR RI, Arisman Zagötö, meminta BRR segera menuntaskan kasus Proyek BRR Aceh-Nias yang bermasalah di pulau Nias. Menurut Arisman, Tim DPR RI Pengawas BRR, yang baru-baru ini meninjau ke lapangan, di Kabupaten Nias dan Kabupaten Nias Selatan menemukan 88 proyek perumahan dan non perumahan dengan nilai 43 miliar rupiah belum dibayarkan kepada para kontraktor lokal. Bila BRR menunda terus pembayaran proyek-proyek ini, maka akan berpotensi merugikan para kontraktor yang merupakan pengusaha lokal Nias.

Dari kunjungan Tim DPR RI ke Nias, Arisman menjelaskan, sekalipun Nias telah menunjukan perubahan, tetapi mengacu rencana atau program BRR, belumlah dikatakan maksimal mengingat beberapa hal. Antara lain, sasaran pengucuran dana dari NGO melalui program BRR belum mengangkat harkat hidup masyarakat Nias dan Nias Selatan secara umum, karena pemberian bantuan bukan untuk memberdayakan tapi hanya sebagai Santa Claus saja. Juga adanya berbagai kasus penyelewengan baik diakui maupun belum oleh BRR, telah mengemuka. Umumnya terjadi akibat lemahnya pengawasan kinerja Badan Pelaksana BRR. Seperti contoh, total rumah yang direncanakan semula kurang lebih 22.600 unit untuk Nias dan Nias Selatan, namun hingga Oktober 2007 baru terealisir 11.000 unit atau 39 %, itu pun dengan kondisi yang memprihatinkan dimana mutu sangat mengecewakan; layaknya sebuah rumah, namun karena keterpaksaan masyarakat menerima apa adanya.

Arisman Zagötö, mengharapkan, sebagai wakil masyarakat Nias dan Nias Selatan dari Fraksi Partai Damai Sejahtera di DPR RI, sekaligus sebagai Anggota Tim Pengawas BRR di DPR RI, agar masalah ini segera diselesaikan dengan tidak merugikan kepentingan masyarakat dan kontraktor. Arisman juga mengingatkan, agar tidak mengesampingkan pengambilan tindakan hukum yang keras bagi mereka yang menyalahgunakan wewenang

PJTKI Minta Polisi Usut Pengambilan Paspor TKI
Empat perusahaan jasa TKI meminta polisi mengusut pengambilan paspor oleh sebuah LSM di Terminal IV khusus TKI di Bandara Soekarno Hatta , karena hal itu melanggar peraturan perundangan yang mengatur keimigrasian, khususnya kepemilikan paspor.

Keempat perusahaan jasa TKI itu adalah Asosiasi Perusahaan Jasa TKI (Apjati), Himpunan Pengusaha Jasa TKI (Himsataki), Asosiasi Pengusaha Jasa penempatan TKI ke Asia Pasifik (Ajaspac) dan Indonesia Employment Agency Association (Idea).

Ketua Bidang Hukum Dan Organisasi Ajaspac Halomoan Hutapea di Jakarta, Jumat, mengatakan jika kondisi ini tetap dibiarkan maka keempat organisasi itu akan melaporkan kasus tersebut ke Presiden Susilo Bambang Yudhoyono secepatnya.

Sebelumnya, anggota Komisi IX DPR yang melakukan inspeksi mendadak ke Terminal IV mengatakan terdapat praktik “mafia” di sana dalam melayani TKI.

Salah satunya tindakan pemerasan sehingga sangat merugikan bagi “pahlawan devisa” itu ketika hendak pulang ke rumah masing-masing.

“Saya mencatat bahwa terdapat praktik `mafia` di terminal yang terletak di Kelurahan Selapajang Jaya, Kecamatan Neglasari, Kota Tangerang itu, ada aksi pemerasan terhadap TKI,” kata anggota Komisi IX DPR Arisman Zagötö di Tangerang, beberapa waktu yang lalu.

Selain itu , Arisman juga mencatat sebuah LSM yang tidak berwenang menahan paspor milik TKI ternyata bisa menahan dokumen resmi itu sehingga mereka terlunta belasan jam di terminal itu.

Arisman Zagötö, yang datang bersama sejumlah anggota Komisi IX lainnya, menyimpulkan telah terjadi pemerasan terhadap TKI dengan meminta sejumlah. Karena itu, dia menilai keberadaan terminal IV tidak untuk melindungi TKI atau memberikan kemudahan, melainkan mempersulit mereka pulang ke kampung halaman masing-masing.

Sementara Halomoan menyatakan kepemilikan paspor adalah hak setiap warga negara sebagai kartu identitas international.

“Jadi, paspor itu seperti KTP. Milik yang paling pribadi bagi seseorang. Tidak ada hak mana pun mengambilnya secara tidak sah,” kata Halomoan.

Tender Alkes Akal-akalan Di Sumut Akan Dipertanyakan Pada Menkes
Anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi Partai Damai Sejahtera ( FPDS) Arisman Zagötö akan memeprtanyakan temuan dugaan permainan akal-akal yang menyiasati sistim merit point pada tender alat-alat kesehatan ( Alkes) di Sumut.

”Temuan ini akan kita pertanyakan langsung kepada Menteri kesehatan dan meminta segera melakukan tindakan demi menjaga mutu alat-alat kesehatan di Sumut,” kata Arisman yang dihubungi pers, beberapa waktu yang lalu

Menurutnya jika tender akal-akalan itu dibiarkan maka mutu alat-alat kesehatan sudah tentu dibawah standarat dan hal ini jelas merugikan masyarakat yang sangat membutuhkan pelayanan kesehatan, khususnya masyarakat yang tinggal di pedesaan.

Apa pun alasannya kata Arisman, tender akal- akalan ini tentu sangat merugikan dunia kesehatan di Sumut , dan hal ini tidak boleh didiamkan.

Arisman juga mengungkapkan temuannya terkait jasa dokter dan bidan di pedesaan. Di Teluk Dalam-Nias, katanya jasa untuk bidan dan dokter dari Askes mengalami pemotongan hampir 80 persen.

Pemotongan itu terjadi di tingkat Dinas kesehatan sebesar 40 persen dan di puskesmas sebesar 20 persen. Jika jasa Dokter dan bidan di pedesaan mendapatkan Rp 3 juta maka yang diterima hanya mencapai Rp 1,8 juta. “Anehnya saat uang jasa itu diterima, hampir tidak ada perincian tentang pemotongan itu, tegas Arisman yang berjanji masalah ini juga akan menjadi agenda untuk dipertanyakannya pada rapat kerja Komisi IX dengan Menteri Kesehatan pada masa persidangan mendatang.

Sementara anggota Komisi III DPR RI membidangi hukum Dr. Yasonna H Laoly akan menyurati Menteri Keuangan dan Kepala Bappenas untuk mendesak segera merevisi Keppres Nomor 80 tahun 2003 tentang Proses Tender Pengadaan Barang dan Jasa untuk mencegah semakin suburnya praktik akal-akalan dalam proses tender menggunakan sistem ’merit point’.

’Saya akan menyurati Menkeu dan Kepala Bappenas dan meminta Keppres itu direvisi, dengan harapan ke depan uang negara dapat diselamatkan dari praktik akal-akalan dalam proses tender,? ujarnya

BAGAIMANA MENDAPATKAN MOKO

Bagi yang tertarik mendapatkan moko (Mobil Toko), sebenarnya banyak jalur yang dapat di tempuh. Salah satunya adalah dengan membeli mobil baru yang sudah di modifikasi. PT Indomobil Niaga International adalah salah satu produsen otomotif yang menyediakan divisi khusus untuk ini. Menurut Arisman Zagötö, Special Project officer PT Indomobil, tak kurang dari 400 moko sudah di lansir oleh pihaknya sejauh ini. “Ini masih yang terpantau oleh kami. Bisa juga para pembeli langsung pergi ke dealer, jadi bukan lewat kantor pusat,” kata Arisman.

Menurut Arisman, ada aneka bentuk Moko yang bisa di modifikasi sesuai dengan pesanan pembali. “Tergantung peruntukannnya. Kita bisa bikin ‘rumahnya’, misalnya yang bentuk warung makan. Bisa juga seperti mobil roti,” kata Arisman. Dia sendiri berpendapat moko merupakan salah satu solusi untuk mendukung bergulirnya perekonomian sekaligus mendorong entrepreneurship di kalangan menengah bawah.

Moko, menurut Arisman, pada masa mendatang akan menjadi tren terutama menyambut berbagai aneka even. Sebagai contoh, adanya kegiatan Pekan Olahraga Nasional (PON)
membutuhkan dukungan logistik diseputar kegiatan. Moko adalah sarana yang paling fleksibel untuk memenuhi kebutuhan ini. “Bayangkan, begitu kumpul 50 kendaraan, itu sudha jadi restoran raksasa,” kata Arisman.

Untuk mendapatkan moko baru, menurut Arisaman, untuk saat ini cukup menyediakan uang muka sebesar Rp. 22 juta hingga Rp. 25 juta. Dengan cicilan Rp. 125 ribu per hari, dalam 3 tahun pembelian itu akan lunas. ” Nah, tantangannya kan mendapatkan keuntungan Rp. 125 ribu per hari. Saya kira itu bukan target yang sulit,” kata Arisman.

Arisman Zagötö

Special Project Officer

PT. Indomobil Niaga Internatioanal

Wisma Indomobil Lt 7

Jl. MT haryono Kav 8 Jakarta 13330

Telp. 021- 8564530 ext 1234

Setelah BBM, DPR Usulkan Hak Angket Sembako

JAKARTA (Suara Karya): Setelah memutuskan menjalankan hak angket tentang kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) tampaknya bakal menggulirkan hak angket jilid II, namun kali ini tentang kenaikan harga bahan pokok.
Hak yang akrab disebut Hak Angket Sembako ini digagas sejumlah anggota DPR. Ini dilakukan jika penjelasan pemerintah dalam rapat paripurna terkait jawaban hak interpelasi DPR tidak memuaskan. “Hak angket jilid dua bakal bergulir di DPR. Karena itu diharapkan pemerintah dapat memberi argumentasi yang kuat soal
kebijakan antisipasi kenaikan harga sembako,” kata anggota Fraksi PDS DPR Arisman Zagötö kepada wartawan di Jakarta, beberapa waktu yang lalu.

Terabaikan, Korban Tsunami di Pulau Nias

Jakarta, Kompas – Sejumlah warga asal Pulau Nias yang ada di Jakarta merasa terluka dengan pernyataan TB Silalahi, yang mengaku sebagai utusan khusus Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, yang menyebutkan Pulau Nias undercontrol. Sampai saat ini, jalan darat menuju Desa Pasar Sirombu yang nyaris tenggelam karena tsunami belum terbuka. Ribuan pengungsi di penampungan belum tertangani dan mendapatkan bantuan.

“Pernyataan TB Silalahi yang menyebutkan bahwa Pulau Nias undercontrol tidak sesuai dengan kenyataan di lapangan. Ribuan pengungsi belum tersentuh bantuan pemerintah. Pernyataan itu menambah parah luka korban di Pulau Nias yang selama ini telah lama terabaikan,” ujar Ketua Himpunan Masyarakat Nias Indonesia (Himni) Arisman Zagötö saat datang ke Redaksi Kompas di Jakarta, beberapa waktu lalu.

Setelah melakukan pengecekan, menurut Arisman, TB Silalahi yang mengaku sebagai utusan khusus Presiden Yudhoyono hanya memantau dari atas udara dan turun di lokasi yang jaraknya puluhan kilometer dari lokasi bencana.

“Kami menghargai upaya tanggap TB Silalahi yang meninjau ke lokasi tiga hari setelah bencana terjadi di Pulau Nias. Tetapi, kalau memang sungguh utusan khusus Presiden, tolong kapasitas itu dimaksimalkan untuk membuka akses menuju lokasi bencana yang sampai sekarang masih terisolasi. Jangan hanya sekadar lip service,” ujar Ndruru, warga Nias lainnya.

Warga Nias berharap, selain Aceh, pemerintah juga memberikan perhatian yang cukup untuk para korban bencana di Pulau Nias. Mereka berharap pejabat pemerintah datang ke Pulau Nias untuk memberikan semangat dan harapan bagi para korban. “Tidak harus Presiden yang datang. Kami hanya butuh pengakuan, perhatian, dan bantuan. Pulau Nias juga bagian dari NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia),” ujar Edison Ziwilu, warga Nias.

Penyebutan bencana Aceh dan Sumatera Utara menyesatkan. Banyak orang tidak mengetahui bahwa Pulau Nias- lah yang sesungguhnya terkena bencana,” ujar Arisman.

DPR Minta TKI Bermasalah Segera Dipulangkan

(Jakarta, BNP2TKI) Dua anggota Komisi IX DPR-RI, Rustam Effendi dan Drs Arisman Zagötö dan seorang Komisi I DPR, Yuslim Nasution meminta Kepala BNP2TKI Moh Jumhur Hidayat, agar segera memulangkan TKI yang bermasalah ke kampung halamannya.

Permintaan tersebut disampaikan ketiga anggota DPR-RI saat bersama-sama Kepala BNP2TKI Moh Jumhur Hidayat menyambut kedatangan TKI yang akan mudik ke kampung halaman masing-masing, di Gedung Pendataan Kedatangan (GPK) TKI Selapajang, Sabtu (27/9) petang.

Hadir dalam acara menyambut kedatangan dan melepas TKI ini para petinggi BNP2TKI, yaitu Deputi Penempatan Drs Ade Adam Noch, Kepala Biro Perencanaan Ir Agusdin Subiantoro MMA, dan Kepala Biro Keuangan Ir Yunafri, MM.

Akhirnya, Pemekaran Nias Disetujui
DPRD Sumut akhirnya menyetujui Nias dimekarkan menjadi Kabupaten Nias (induk), Nias Utara, Nias Barat dan Kota Gunung Sitoli. Persetujuan pemekaran itu diputuskan dalam rapat paripurna khusus DPRD Sumut, beberapa waktu yang lalu.
Rapat paripurna yang dipimpin Ketua DPRD Sumut Abdul Wahab Dalimunthe itu dihadiri para wakil ketua, Japorman Saragih, Ali Jabbar Napitupulu, Hasbullah Hadi, delapan pimpinan fraksi, Gubsu diwakili Sekdaprovsu Muhyan Tambuse, anggota Komisi VIII DPR Arisman Zagötö.
”Berdasarkan laporan Komisi A DPRD Sumut sebagai panitia khusus pembahasan pemekaran Kabupaten Nias, disimpulkan bahwa Kabupaten Nias layak dimekarkan,” ucap Wahab.
Menurutnya, pemekaran Nias bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat. Penetapan tapal batas dan penyerahan aset dari kabupaten induk maupun kab/kota pemekaran, harus sesuai benar-benar dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak berpihak kepada pihak-pihak tertentu. ”Soal pemekaran ini, DPRD segera mengeluarkan rekomendasi persetujuan untuk diajukan ke Mendagri,” ujar Wahab.
Gubsu diwakili Sekda Provsu Muchyan Tambuse menyambut baik pemekaran Nias. ”Aspirasi masyarakat lokal lebih besar dalam mendapatkan wewenang pengelolaan SDA dan potensi daerah,” katanya.
Hal senada disampaikan anggota Komisi VIII DPR Arisman Zagötö. ”Nias memiliki luas wilayah 3.526,93 km. Rencana pemekaran sudah dimulai dengan pemekaran kecamatan-kecamatan dari 14 kecamatan menjadi 32 kecamatan. Pemekaran kecamatan-kecamatan itu dalam rangka persiapan pembentukan kabupaten baru dengan Nias sebagai kabupaten induk,” jelasnya.

TERIMA KASIH

Masyarakat Nias menyambut baik atas persetujuan DPRD Sumut dalam memenuhi persyaratan administrasi, teknis dan syarat fisik bagi pembentukan Kabupaten/Kota Gunungsitoli, Nias Barat dan Nias Utara.

“Kami menyampaikan terima kasih kepada dewan yang telah menaruh perhatian serius terhadap pembentukan kabupaten/kota tersebut,” ujar Drs Arisman Zagötö, Anggota Komisi IX DPR-RI kepada pers di Hotel Darma Deli Medan, Senin (17/9) menyusul persetujuan legislatif bagi pembentukan kabupaten/kota dalam rapat paripurna kemarin.

Dia menilai ada kesatuan hati serta tekad DPRD Sumut maupun Pemprosu dalam mendorong pemekaran Nias yang merupakan keinginan masyarakat setempat. Bukan hanya itu dukungan DPR-RI pun sangat istimewa bagi pemberdayaan masyarakat maupun ekonomi Nias.

“Bahkan untuk Nias ada catatan yang harus disempurnakan. Kita harus melihat kebutuhan masyarakat setempat tidak hanya sekadar mengejar ketertinggalan. Nias, daerah miskin yang harus mendapat perhatian serius termasuk keterpurukannya akibat bencana alam,” ujar Arisman, anggota dewan daerah pemilihan Nias.

Kekhususan lagi katanya di segi ekonomi masyarakat harus diberdayakan termasuk pulau-pulau terluar dari sisi keamanan. Pemberdayaannya harus teristimewa. Tidak ada jalan lain kecuali mempermudah pelayanan bagi masyarakat.

“Ini merupakan beban, tantangan dan tanggung jawab moril. Kami di DPR disumpah untuk memperjuangkan daerah pemilihan,” kata Arisman yang didampingi Ketua BPP Pilar Nias Barat Ir Abisaloni Gulö, MM, Pembina Kasaro Daeli dan Direktur Eksekutif Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Nias Ebenezer Hia.

Hal senada dikemukakan Penasehat DPW Partai Damai Sejahtera, Marasal Hutasoit keberadaan Kabupaten Nias Barat, Nias Utara dan Gunungsitoli bertujuan bagi pemberdayaan masyarakat dan ekonomi daerah agar terbebas dari kemiskinan berkepanjangan.

90 Persen PJTKI Illegal
AKARTA – Tenaga Kerja Indonesia (TKI) seringkali menjadi korban Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia (PJTKI) illegal. TKI ditarik biaya lebih, selanjutnya tak diurusi ketika terjadi musibah.

“PJTKI yang resmi hanya 10 persen, yang tak resmi 90 persen ” ujar Anggota Komisi IX DPR Sony Sumarsono, saat menerima kunjungan para TKI yang tergabung dalam Buruh Migran Indonesia (BMI), di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (17/3/2008).

Sejumlah PJTKI illegal tersebut seringkali menjebak para TKI dengan iming-iming gaji tinggi di negara lain. Selanjutnya, para TKI bersedia melakukan apapun demi dikirim ke luar negeri.

“Biasanya TKI ada yang melakukan upaya ekstra supaya daya saingnya lebih tinggi dibanding lainnya. Upaya ekstra ini misalnya melalui tambahan dana,” imbuh anggota Komisi IX lainnya, Arisman Zagötö.

DPR telah menekan Depnaker agar mencatat nama-nama PJTKI yang mencurigakan dan tengah terlibat kasus, sehingga terlihat jelas mana saja PJTKI yang sah atau bermasalah. DPR pun telah berupaya mengingatkan para TKI agar tidak menggunakan jasa PJTKI illegal.

“Perlindungan terhadap TKI adalah kewajiban konstitusional yang diemban oleh pemerintah selaku pemangku kekuasaan negara,” tandas Arisman.

13 Tanggapan

  1. Yahowu Pak Ama Rai selamat atas pencalegkan bapak semoga bapak sukses menjadi anggota DPR RI. Hanya setahun Bapak menjadi anggota dewan tapi sudah ada hasil buat masyarakat Nias yaitu BLK (Balai Latihan Kerja) juga waktu di STT Setia jakarta saya lihat di TV bpk sangat Vokal.

    Sekali lagi selamat.

  2. Iya gw usulin buat yang ada di Nias dan Nias selatan, Sibolga, Taput, Sidempuan dll di dapil 2 Sumut pilihlah pak Arisman Zagötö dari PDS dan pak Yasonna Laoly dari PDIP.

    Yang buat DPRD Sumut kita pilih yang baru-baru saja seperti pak Eben, pak Sudirman, pak AR.Gea tambah yang ceweklah sperti MARLINDA SOLIWATI ZILIWU (PIB) dan IDA LESTARI BATE’E (Partai Nasional Indonesia Marhaens).

    Oke yaahowu

  3. TKI Ilegal di Malaysia,
    90 % TKI di Malaysia bermasalah atau disebut ilegal, sementa ra di negeri sendiri kita tidak mampu memberi pekerjaan kepada TKI tersebut, sementara itu kita anggap TKI tersebut sebagai sumber devisa negara. Ini ironis disatu sisi mereka kita anggap bermasalah dan disisi lain mereka kita anggap menguntungkan, kenapa kita tidak membantu mereka saja, misalnya dengan melengkapi mereka dengan surat surat yang diperlukan dengan cara jemput bola dan mereka tidak perlu dipulangkan paksa ke Indonesia ???. Bukankah salah satu tugas pokok Kedubes RI di Kuala Lumpur untuk melayani warga Indonesia di negeri jiran tersebut ???. Kenapa kita tidak mampu meng ambil terobosan dalam melayani TKI yang merupakan bagian dari bangsa sendiri tersebut kecuali memulangkan mereka ke tanah air ditempat mana kesejahteraan mereka tidak terjamin ????. Kemerdekaan RI hendaknya diikuti dengan peningkatan kesejahteraan rakyat khususnya TKI bukan seperti ini mereka dianiaya dan di zhalimi
    Semoga terbaca para petinggi negeri khususnya oleh Jend Pol (Purn) Da’i Bachtiar selaku Dubes RI di Malaysia

  4. Benar sekali apa kata pak Adin negara ini sudah tidak beres, hampir semua pejabat publik sudah pura-pura tidak tahu kejahatan yang terjadi.

    Kalau mau berantas korupsi tak usah susah mencarinya contoh pada waktu ngurus SIM kendaraan di Jakarta polisi korupsi disitu. Kalau mau berantas narkoba pergi menyamar ke diskotik di jakarta hampir semua beli ekstasi pengunjungnya disana.

    Negara kita sudah dipimpin oleh orang-orang munafik !

  5. Saya mendukung pak Zagoto walaupun no 3 di PDS tapi peluang tetap ada apalagi bapak sudah punya pengalaman selama 2 tahun di DPR RI. Maju terus pak Zagoto.

    GBU

  6. Payah… PDS sekarang tidak lagi mencerminkan Partai berazaskan Kristen, didalamnya yang ada Para Preman, lihat saja kasus DCS PAPUA DAN PAPUA BARAT demo di KPU mendesak PDS menarik CALEG2 yang non PAPUA.

    PDS itu partainya suku tertentu saja sebut saja BATAK, jadi sulit untuk menang dipemilu nanti. Sebaiknya Pak ARISMAN ZAGOTO mempertimbangkan untuk mundur dan lebih baik kosentrasi menjadi Caleg 2010 di Nias Selatan.

    Yakin deh, sama saya, Bapak Masti Menang di PILKADA nanti daripada di PEMILU 2009. lebih baik bapak Kampanye atas nama salah satu Caleg di Partai yg akan mendukung bapak pada 2010 nantinya seperti HANURA, GERINDRA atau lain2nya.

  7. Jangan mundur bang, maju terus kami mau berkampanye untuk abang di Nias, Nias Selatan, Sibolga, Tapteng, Sidempuan, Tapsel, Madina-natal, Padang lawas utara, selatan dan di Taput, Humbang hasudutan, samosir, Tobasa dan labuhan batu,

    POkoknya maju terus.

  8. Sdr Faududodo Zagoto benar kita akan kampanye buat bang Arisman, tarohlah dia dapat suara 300.000 dan melebihi BPP (Bilangan Pembagi Pemilih, misalkan hanya 230.000).

    Tapi………kalau Partai Damai Sejahtera secara nasional jumlah perolehan suara utk anggota DPR RI seluruhnya tak sampai 2,5 % dari total suara sah secara nasional (Parliament threshold) maka…………..tak ada orang PDS yang jadi anggota DPR RI dan suara utk pak Arisman itu HANGUS SIA-SIA.

    Semoga bermanfaat.

    Choky Zega – Sibolga

  9. selamat ya bang ama ray semoga abang bisa sukses dan tetap duduk di senayan.

    Orang seperti abang yang dibutuhkan masyarakat Nias.

  10. Usaha pak Arisman harus lebih banyak lagi agar pemilih semakin banyak pada pemilu tahun depan.
    Memiliki Team Sukses, dana, jaringan serta strategi adalah mutlak dibutuhkan kalau memang menginginkan kemenangan.

    selamat berjuang n GBU

  11. Marilah kita pilih Pak Arisman Zagoto, pak Yasonna Laoly dan pak Otniel Lizaro Waruwu untuk DPR RI.

    Utk Nias, Nias selatan dan DPRD sumut biarkan saja terserah siapa yang menang karena pasti orang nias semua.

    Tapi DPR RI yang tiga orang itu saja biar bisa menang.

    oke GBU

  12. Kami mendukung pak Zagoto. Maju pak jangan ada keraguan sedikitpun Tuhan beserta kita. Amin

  13. Sukses untuk bang Arisman Zagõtõ sebagai Caleg DPR RI dari PDS, Gbu.

    Shallom,
    A.NisoGulõ
    +6281210130588

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: