Berita Pemekaran, Silahkan Baca dan Olah Sendiri

Pemekaran Wilayah akan Diperketat karena Bebani APBN

Tanggal  : 30/01/08  00 : 17

Jakarta (ANTARA News) – Pemekaran wilayah yang dilakukan selama ini sangat membebani APBN sehingga pemerintah akan lebih ketat melakukannya pada tahun 2008.


“Sekarang ada Peraturan Pemerintah (PP) baru yang mengatur pemekaran wilayah. Berdasar PP itu pemekaran wilayah akan lebih ketat dan diperuntukkan bagi daerah yang benar-benar sudah siap saja,” kata Dirjen Perimbangan Keuangan Depkeu, Mardiasmo, di Jakarta, Selasa.

Ia menyebutkan, terhadap daerah baru hasil pemekaran itu, pemerintah pusat (cq Depkeu) harus memberikan berbagai alokasi dana seperti dana alokasi khusus (DAK) untuk prasarana umum pemerintah yang belum tersedia. Demikian juga dengan adanya kewajiban pemerintah memberikan subsidi melalui daerah asli sebelum dimekarkan.

Menurut Mardiasmo, penyaluran DAK merupakan beban terberat yang harus ditanggung pemerintah pusat dengan adanya pemekaran wilayah menjadi wilayah baru.

“Kalau dana alokasi umum (DAU) secara nasional tidak banyak terpengaruh karena jumlahnya relatif sama, hanya saja dana yang sama itu kemudian harus dibagi menjadi dua bagian yaitu untuk daerah lama dan daerah baru,” jelasnya.

Sebelumnya pemerintah dan DPD RI sepakat untuk melakukan jeda atau penghentian sementara pemekaran wilayah guna melakukan evaluasi secara menyeluruh terhadap keputusan pemekaran wilayah yang telah berjalan.

Menurut Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, tujuan dari pemekaran wilayah adalah untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui perbaikan taraf hidup, pertumbuhan dan peningkatan perekonomian daerah.

“Sudah saatnya, setelah 10 tahun kita melakukan reformasi, kita lakukan evaluasi yang utuh dan menyeluruh tentang proses dan kegiatan pemekaran ini. Dengan evaluasi dan telaah yang obyektif itu, akan bisa disimpulkan hal-hal mana yang benar telah dilaksanakan pemekaran, dan hal-hal mana yang justru tidak membawa kebaikan bagi pemekaran itu,” tambahnya.

UU di Indonesia selain mengatur pemekaran wilayah juga mengatur penggabungan wilayah. Oleh karena itu pertimbangan untuk memekarkan atau menggabungkan wilayah itu harus utuh, tidak boleh asal menambah sepuluh atau 30 daerah baru karena biaya yang dibutuhkan untuk memekarkan wilayah tidak murah.

“Uang pembangunan yang seharusnya bisa langsung untuk rakyat jadi digunakan untuk pembangunan prasarana pemerintah, jika terlalu besar biayanya dan keuntungannya kecil maka tidak wajar pemekaran dilakukan, namun di lain pihak bisa jadi dibutuhkan banyak biaya untuk pemekaran tapi di kemudian hari daerah itu berkembang pesat,” ujarnya.

Sementara itu, Ketua DPD Ginandjar Kartasasmita mengungkapkan, pemekaran wilayah dalam beberapa tahun terakhir sangat agresif. Sejak tahun 1999 hingga 2007 terdapat 173 daerah otonom baru.

Pemerintah dan DPD Sepakat Evaluasi Pemekaran Wilayah

Sabtu, 26 Januari 2008 (Setneg.go.id)

Jakarta – Pemerintah dan DPD RI sepakat untuk melakukan jeda atau penghentian sementara pemekaran wilayah guna melakukan evaluasi secara menyeluruh terhadap keputusan pemekaran wilayah yang telah berjalan.

Hal tersebut dikemukakan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam konferensi pers bersama dengan Ketua DPD Ginandjar Kartasasmita seusia rapat konsultasi pemerintah-DPD di Istana Negara, Jumat petang.

“Semangat kita jelas (untuk melakukan evaluasi), kita tidak ingin pemekaran ini keluar dari tujuan dan menyimpang,” kata Presiden Yudhoyono.

Menurut Presiden, tujuan dari pemekaran wilayah adalah untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui perbaikan taraf hidup, pertumbuhan dan peningkatan perekonomian daerah.

“Sudah saatnya, setelah 10 tahun kita melakukan reformasi, kita lakukan evaluasi yang utuh dan menyeluruh tentang proses dan kegiatan pemekaran ini. Dengan evaluasi dan telaah yang obyektif itu, akan bisa disimpulkan hal-hal mana yang benar telah dilaksanakan pemekaran, dan hal-hal mana yang justru tidak membawa kebaikan bagi pemekaran itu,” tambahnya.

Saat ditanya apa yang akan dilakukan pemerintah apabila suatu daerah terbukti justru lebih buruk setelah dimekarkan, Presiden Yudhoyono mengatakan bahwa UU di Indonesia selain mengatur pemekaran wilayah juga mengatur penggabungan wilayah.

“Dimungkinkan (penggabungan wilayah) tetapi kita tidak boleh terlalu cepat (memutuskan), bahwa setelah dinilai negatif langsung digabungkan, kita lihat terlebih dahulu alasannya,” katanya.

Oleh karena itu, lanjut dia, pertimbangan untuk memekarkan atau menggabungkan wilayah itu harus utuh, tidak boleh asal menambah sepuluh atau 30 daerah baru karena biaya yang dibutuhkan untuk memekarkan wilayah tidak murah.

“Uang pembangunan yang seharusnya bisa langsung untuk rakyat jadi digunakan untuk pembangunan infrastruktur, …jika terlalu besar biayanya dan keuntungannya kecil maka tidak wajar pemekaran dilakukan, namun di lain pihak bisa jadi dibutuhkan banyak biaya untuk pemekaran tapi dikemudian hari daerah itu berkembang pesat,” ujarnya.

Sementara itu saat ditanya jeda waktu yang dibutuhkan pemerintah dan instansi-instansi terkait guna melakukan evaluasi pemekaran wilayah, Kepala Negara yang petang itu mengenakan kemeja batik lengan panjang berwarna biru mengatakan bahwa seluruh pihak akan menghitung secara seksama kerangka waktu yang dibutuhkan untuk evaluasi.

“Kita hitung persis nanti apa yang kita lakukan secara seksama karena evaluasi, penelaahan dan penyusunan rencana utama dan gambaran menyeluruh itu harus sesuasi dengan kerangka waktu,” katanya.

Menurut Kepala Negara, tidak mungkin ketika daerah-daerah pemilihan umum yang telah dimatangkan selama satu hingga dua tahun dan dituangkan dalam UU (UU Pemilu yang akan datang) kemudian diubah lagi dan dikacaukan dengan pemekaran dan daerah-daerah otonomi baru.

Oleh karena itu, lanjut dia, pemerintah, DPD, dan DPR akan segera menyerasikan langkah untuk mengatasi hal itu.

“Pada pekan-pekan mendatang akan kita jelaskan pada publik jika kita sudah mencapai cara pandang yang sama,” katanya.

Sementara itu, Ketua DPD Ginandjar Kartasasmita mengungkapkan tentang merebaknya pemekaran wilayah daerah yang belakangan ini begitu cepat, dimana sejak tahun 1999 hingga 2007 terdapat 173 daerah otonom baru.

Pemekaran Bisa Ganggu Pemilu

Senin, 21-01-2008 Ujung Pandang Ekspres

Wacana untuk memoratorium pemekaran daerah, tampaknya, belum bisa terwujud dalam waktu dekat. Departemen Dalam Negeri menyatakan bahwa hingga 2009, pemerintah akan berkonsentrasi pada persiapan Pemilu 2009.

Sementara itu, Komisi II DPR berpendapat sangat sulit menghentikan pemekaran tanpa adanya grand design daerah otonom.
“Pemilu merupakan agenda nasional. Secara logika, tentu kedua institusi (pemerintah dan DPR) akan memprioritaskan agenda nasional terlebih dahulu,” ujar Kepala Pusat Penerangan Depdagri Saut Situmorang kepada wartawan kemarin (19/1). Menurut dia, usul pemekaran daerah akan dihentikan dulu karena pembahasan RUU Politik lebih diprioritaskan dibandingkan dengan pembentukan kabupaten/kota baru.
Dia menjelaskan, meski usul pemekaran 27 calon kabupaten,
kota, dan provinsi baru telanjur masuk ke pusat, Depdagri meyakinkan tidak akan mengganggu agenda pemilu. Pemerintah dalam waktu dekat akan duduk bersama Komisi II DPR untuk mencari solusi atas usul pemekaran tersebut.

Sebanyak 12 usulan daerah pemekaran yang disetujui DPR RI Juli 2007 dan Keluar Ampres 10 Desember 2007 yakni :

1.Kab. Bandung Barat (Jabar),

2.Kab. Gorontalo (Gorontalo),

3.Kab. Bolaang Mongondow Utara (Sulut),

4.Kab. Membramo Raya (Papua),

5.Kab. Minahasa Tenggara (Sulut),

6.Kab. Subulussalam (NAD),

7.Kab. Pidie Jaya (NAD),

8.Kab. Kayong Utara (Kalbar).

9.Kab. Sumba Barat Daya (NTT),

10.Kab. Konawe Utara (Sultra),

11.Kab. Buton Utara (Sultra),

12.Kab. Kep. Sitaro (Sultra)

Ke-15 calon daerah baru yang disetujui DPR RI 10 Desember 2007 dan Menunggu Ampres itu adalah calon :

1.Kabupaten Mesuji, (Provinsi Lampung)

2.Tulang Bawang Barat, (Provinsi Lampung)

3.Pringsewu (Provinsi Lampung)

4.Sabu Raijua (Nusa Tenggara Timur)

5.Intan Jaya, (Papua)

6.Deiyai (Papua),

7.Maibrat, (Papua Barat)

8.Tambrauw (Papua Barat)

9.Pulau Morotai (Maluku Utara)

10.Kota Tangerang Selatan (Banten)

11.Kota Berastagi, (Sumatera Utara)

12.Nias Utara, (Sumatera Utara)

13.Nias Barat, (Sumatera Utara)

14.Kota Gunungsitoli (Sumatera Utara)

15.Provinsi Tapanuli (Sumatera Utara)

Saut mengatakan, sesuai ketentuan perundang-undangan, tidak haram melakukan pemekaran sepanjang usul tersebut memenuhi aturan. “Harus diperhitungkan juga bahwa pembahasan itu tidak akan mengganggu agenda nasional,” lanjutnya.
Dia menambahkan, untuk menyukseskan pemilu, Depdagri pekan ini menurunkan tim supervisi ke 59 kabupaten/kota untuk membantu menyusun data kependudukan yang berguna bagi data pemilih. Di antara 457 kabupaten/kota, 267 kabupaten sudah menyelesaikan data kependudukan.
Sebanyak 59 di antara 190 kabupaten/kota sedang dalam proses penyelesaian. “Harus kita bantu karena ada kesulitan. Bila tidak dibantu, bisa kritis, tak bisa tepat waktu menyelesaikannya pada April ini,” jelasnya.
Pada 10 Desember lalu, pemerintah mengeluarkan amanat presiden (ampres) untuk 12 RUU pembentukan daerah baru yang diusulkan DPR. Pada tanggal yang sama, DPR juga mengirimkan 15 RUU untuk pembentukan 15 daerah baru.

Pemekaran Tak Terkendali

Tanggal : 23 Januari 2008

Sumber : Kompas

Prakarsa Rakyat.

Jakarta, Kompas – Pemekaran atau pembentukan daerah otonom terus terjadi, tak bisa lagi dikendalikan. Dalam rapat paripurna, Selasa (22/1), Dewan Perwakilan Rakyat kembali menyetujui 21 rancangan undang- undang usul inisiatif anggota tentang pembentukan provinsi dan kabupaten menjadi RUU usul inisiatif DPR.

Daerah yang diusulkan untuk dibentuk itu, delapan di antaranya merupakan provinsi baru dan 13 merupakan daerah kabupaten. Rapat dipimpin Wakil Ketua DPR Soetardjo Soerjogoeritno dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Semua fraksi menyetujui 21 RUU usul inisiatif itu secara aklamasi.

Beberapa waktu lalu, DPR juga sudah mengajukan 12 RUU pembentukan daerah otonom. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sudah menurunkan surat presiden untuk membahas ke-12 RUU tersebut.

Padahal, saat berpidato di Dewan Perwakilan Daerah, Presiden Yudhoyono yang juga Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat itu sudah dua kali meminta semua pihak berani menolak usulan pemekaran.

Wakil Presiden Jusuf Kalla yang juga Ketua Umum Partai Golkar juga pernah melarang partainya untuk mendukung pemekaran. Menteri Dalam Negeri Mardiyanto juga pernah menegaskan, pemerintah akan lebih selektif terhadap usulan pemekaran daerah.

Catatan Kompas, sejak diberlakukan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah sampai tahun 2007, sudah terbentuk 173 daerah otonom (7 provinsi, 135 kabupaten, dan 31 kota). Selama periode 2005-2007 itu sendiri yang disetujui DPR bersama pemerintah ada 31 daerah.

21 RUU USUL INISIATIF DPR ( ini masih belum dikirim ke Presiden untuk diminta Ampres).

· Pembentukan Propinsi:

1. Papua Tengah 2. Papua Selatan 3. Papua Barat Daya 4. Papua Barat 5. Kalimantan Utara 6. Aceh Barat Selatan 7. Aceh Leuser Antara 8. Sulawesi Timur

* Pembentukan Kabupaten:

1. Pegunungan Arfak (Papua) 2. Grime Nawa (Papua Barat) 3. Monokwari Selatan (Papua Barat) 4. Banggai Laut (Sulawesi Tengah) 5. Morowali Utara (Sulawesi Tengah) 6. Kolaka Timur (Sulawesi Tenggara) 7. Muna Barat (Sulawesi Tenggara) 8. Kota Raha (Sulawesi Tenggara) 9. Mamuju Tengah (Sulawesi Barat) 10. Musi Rawas Utara (Sumatera Selatan) 11. Penukal Abab Lematang Ilir (Sumatera Selatan) 12. Rokan Darussalam (Riau) 13. Pesisir Barat (Lampung).

Main-main

Pengamat otonomi daerah dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, Siti Zuhro, menilai pembentukan daerah otonom sudah sangat tidak terkendali dan membebani keuangan negara. ”Kita ini memang kelihatannya agak main-main betul,” ucap Siti.

Meski demikian, Siti berpendapat kesalahan ini tidak bisa dilemparkan ke daerah karena persoalan ini lebih disebabkan tidak adanya parameter yang jelas, proses pendampingan, dan pengawasan yang ketat.

”Di tataran realisasi, tidak ada konsistensi. Kita punya aturan bagus, tetapi sering tidak mengikat. Memang, penegakan hukum belum terjadi,” papar Siti.

Penilaian DPR terhadap pembentukan daerah otonom pun lebih didasarkan pada pendekatan kekuasaan. Akhirnya, DPR lebih merepresentansikan rakyat elite yang punya modal ketimbang rakyat banyak.

Siti berharap, ke depan, DPR benar-benar mempertanggungjawabkan keputusan yang telah dibuatnya. Dia khawatir, apabila pembentukan daerah otonom dilepas sedemikian rupa, maka akan menyebabkan negara bangkrut.

”Lobi-lobi dikurangi seminimal mungkin,” ujarnya.

Informasi yang berkembang di DPR, sampai semalam, menyebutkan beberapa fraksi sempat berencana menolak menyetujui 21 RUU usul inisiatif yang diajukan tersebut. Namun, pagi harinya berubah. Dalam pandangan umum fraksi di paripurna, semua fraksi justru menyatakan memahami dan menyetujui.

”Sampai semalam itu ada fraksi yang mau menolak. Saya juga heran kok tiba-tiba bisa semua setuju,” ucap seorang pimpinan fraksi.

4 Tanggapan

  1. Kita bersyukur bahwa Nias berada ditenga-tengah artinya

    di depan kita ada 12 Daerah otonom yang sudah menerima Amanat Presiden (AMPRES) dan

    Bersama Nias ada 15 Daerah otonom yang sedang menunggu Amanat Presiden (AMPRES) dan

    dibelakang kita ada 21 Daerah otonom yang akan diusulkan menerima Amanat Presiden (AMPRES) jika persyaratannya sudah lengkap.

  2. Saya pikir kalau menggoalkan daerah otonomi di Nias sekaligus untuk 3 Daerah berat. Kemungkinan bisa digoalkan satu atau dua daerah saja.

    Masalahnya yang mana yang paling besar peluangnya ?

    Nias Utarakah ?
    Nias Baratkah ? atau
    Kota Gunungsitolikah ?

    Salam Perjuangan.

  3. Salam Demokrasi.
    mengenai pemekaran Di Indonesia memang perlu dteliti dan mudah begitu saja untuk mekar.
    tetapi yang perlu diingat dan disikapi oleh pemerintah adalah mengenai pemekaran Kab Muna Barat Itu harus segera di bahas.
    perlu untuk di ketahi bahwa masrakat muna barat selam ini merasa teraniaya, didiskriminasikan oleh pemda setempat. banyak permasalah mermasalahan, diantaranya pembangunan, kemiskinan, dan lain lailn

    yang jelas masyarakat muna Barat dengan tegas harus pisah dengan kab. Muna.
    Hidup Rakyat.

  4. Saya dukung bung guder Calon kab. Muna Barat harus terwujud demi mempersingkat rentang kendali pemerintahan karena terlalu jauh jika tetap dalam lingkungan kab.Muna (Sulawesi Tenggara).

    Saya juga mendukung Calon kab. Nias Barat harus terwujud demi mempersingkat rentang kendali pemerintahan karena terlalu jauh jika tetap dalam lingkungan kab.Nias (Sumatera Utara).

    Saya juga mendukung Calon kab. Pesisir Barat harus terwujud demi mempersingkat rentang kendali pemerintahan karena terlalu jauh jika tetap dalam lingkungan kab.Pesisir (Lampung).

    Pokoknya kalau yang ada Barat-baratnya saya pasti dukung termasuk Hutabarat karena saya orang barat lho.

    Hidup orang barat !

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: